Habaraya News 
HABARAYA NEWS, PIDIE — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta insiden kekerasan yang menewaskan seorang warga dan menyebabkan sejumlah orang terluka di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, diusut secara transparan dan menyeluruh.
Komnas HAM juga mendorong pembentukan tim investigasi gabungan yang melibatkan unsur pemerintah dan masyarakat Aceh guna memastikan proses pengungkapan peristiwa tersebut berjalan secara independen dan dapat dipercaya publik.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin al-Rahab, menyampaikan bahwa Panglima TNI perlu mengambil tanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa dan warga yang mengalami luka-luka dalam insiden yang diduga melibatkan tembakan tersebut.
“Atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka tersebut, Komnas HAM turut menyampaikan duka cita yang mendalam, berharap keadaan segera kembali pulih, dan semua pihak bisa menahan diri,” kata Amiruddin dalam keterangan tertulis, Minggu (8/11/2026).
Menurut Amiruddin, Panglima TNI perlu memberikan teguran keras kepada komandan satuan yang bertugas di Aceh. Ia bahkan menyebut pencopotan komandan terkait perlu dipertimbangkan apabila ditemukan adanya tindakan yang menempatkan personel TNI berhadapan langsung dengan masyarakat dalam situasi damai.
Selain itu, ia meminta komandan lapangan dan anggota yang diduga melepaskan tembakan terhadap masyarakat segera diperiksa dan diproses secara hukum dengan terbuka.
Amiruddin menilai pembentukan tim investigasi gabungan menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengusutan kasus tersebut.
Tim investigasi itu, menurutnya, dapat dibentuk oleh Panglima TNI atau Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam), dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah serta perwakilan masyarakat Aceh. Ia juga mengusulkan agar tim tersebut dipimpin oleh Menkopolkam.
Di sisi lain, Komnas HAM akan menjalankan investigasi secara independen untuk mengumpulkan informasi dan menjadi pembanding terhadap hasil penyelidikan aparat penegak hukum.
“Investigasi Komnas HAM bukan sebagai pengganti dari tanggung jawab pemerintah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Hasil investigasi Komnas HAM, posisinya adalah sebagai informasi pembanding dari hasil penyelidikan aparat hukum,” tegas Amiruddin.
Terkait korban meninggal dunia, Komnas HAM meminta kepolisian segera melakukan autopsi forensik untuk memastikan penyebab kematian. Langkah tersebut dinilai penting agar tidak muncul polemik mengenai penyebab meninggalnya korban.
Hasil pemeriksaan forensik juga diperlukan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab.
Amiruddin turut mengingatkan bahwa Aceh telah berada dalam situasi damai selama lebih dari 20 tahun. Karena itu, setiap dinamika sosial dan politik di tengah masyarakat semestinya ditangani dengan pendekatan yang mencerminkan kondisi damai, sebagaimana semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
Ia menilai peran kepolisian perlu lebih dikedepankan dalam menangani aktivitas masyarakat di ruang publik, terutama untuk menjamin kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat secara damai.
“Kondisi Aceh yang sudah damai lebih dari 20 tahun ini, jangan sampai tercoreng oleh tindakan aparat dalam peristiwa seperti yang terjadi di Tiro, Pidie tersebut,” ujarnya.
Kronologi Insiden di Pulo Kenari
Sebelumnya, insiden kekerasan terjadi dalam rangkaian kegiatan peringatan Maulid Nabi di Gampong Pulo Kenari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada 4 November 2026.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam keterangan tersebut, peristiwa bermula dari upaya paksa personel TNI untuk menurunkan Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan masyarakat saat pelaksanaan kegiatan Maulid.
Insiden tersebut mengakibatkan seorang warga bernama Abzalul Rizal (20) meninggal dunia. Korban diduga mengalami luka tembak pada bagian tubuhnya.
Sementara itu, sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka dan mendapatkan penanganan medis di RSUD Tgk. Chik Ditiro, Sigli.
Komnas HAM mendorong agar seluruh rangkaian peristiwa tersebut diusut secara objektif dan transparan sehingga penyebab kejadian serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat diketahui secara jelas.
About The Author
