Listyo Sigit Disebut Ditahan di Rutan Mabes Polri, Informasi Perlu Konfirmasi

HABARAYA NEWS, JAKARTA — Kabar mengenai mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang disebut ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri menjadi perhatian publik. Informasi tersebut dikaitkan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang diklaim melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Dalam materi pemberitaan yang beredar, Listyo Sigit disebut telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya dikabarkan menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan.

Materi tersebut juga menyebutkan bahwa penetapan tersangka diumumkan oleh Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa malam (3/11/2026).

Meski demikian, informasi mengenai penetapan tersangka dan penahanan Listyo Sigit belum dapat dipastikan berdasarkan bahan yang tersedia. Belum terdapat tautan konferensi pers, siaran pers kepolisian, atau dokumen resmi yang dapat diperiksa sebagai pendukung klaim tersebut.

Listyo Sigit Dikaitkan dengan Dugaan Penyadapan Presiden

Dugaan perkara yang dikaitkan dengan Listyo Sigit disebut berkaitan dengan praktik penyadapan tanpa mengikuti prosedur hukum. Dalam materi tersebut, penyadapan diklaim berlangsung sejak 2025 hingga Oktober 2026.

Salah satu hal yang disorot adalah penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yaitu sistem yang berkaitan dengan pengelolaan penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.

Materi pemberitaan itu menyebut adanya dugaan penyalahgunaan sistem dengan memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam server LIMS tanpa melalui mekanisme administrasi dan prosedur yang semestinya.

Selain itu, terdapat pula klaim mengenai penghapusan berkas hasil penyadapan dan data log aktivitas pada server LIMS pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga bertujuan menghilangkan rekam jejak aktivitas dalam sistem.

Perkara itu disebut mulai terungkap setelah seorang petugas internal melaporkan dugaan manipulasi sistem kepada Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Namun, kronologi tersebut masih memerlukan pemeriksaan berdasarkan keterangan penyidik dan dokumen resmi.

Dua Perwira Tinggi Polri Turut Disebut

Selain Listyo Sigit, materi informasi tersebut mencantumkan nama Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso sebagai pihak yang diduga berkaitan dengan perkara penyadapan.

Ahrie disebut pernah menjabat sebagai sekretaris pribadi Listyo Sigit dan memiliki pengalaman sebagai ajudan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Eko Hadi Santoso disebut memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan operasi yang dipersoalkan.

Seorang anggota kepolisian berinisial SU juga disebut telah diperiksa oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dalam materi tersebut, SU masih berstatus sebagai saksi.

Identitas, keterlibatan, dan status hukum seluruh pihak yang disebutkan perlu dipastikan melalui keterangan resmi kepolisian agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Presiden hingga Jurnalis Disebut Menjadi Sasaran

Dugaan penyadapan dalam materi tersebut tidak hanya dikaitkan dengan komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kelompok lain juga disebut menjadi sasaran pemantauan komunikasi.

Mereka meliputi pejabat tinggi negara, tokoh politik nasional, jurnalis, perusahaan media, organisasi kemasyarakatan, aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.

Apabila dugaan penyadapan tanpa dasar hukum tersebut terbukti, praktik semacam itu dapat menimbulkan persoalan serius terkait perlindungan privasi, penyalahgunaan kewenangan, serta kepastian hukum.

Sejumlah Barang Bukti Elektronik Diklaim Telah Disita

Materi pemberitaan yang sama juga menyebut penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga saksi ahli dalam proses penyidikan yang diklaim menggunakan metode scientific crime investigation.

Selain pemeriksaan saksi, sejumlah barang bukti elektronik dikabarkan telah diamankan, meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Terkait dugaan tindak pidana tersebut, materi sumber mencantumkan sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Ketentuan tersebut dikaitkan dengan dugaan penyadapan tanpa hak, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta pengubahan atau penghapusan informasi elektronik. Penerapan pasal dan ancaman pidananya tetap perlu diperiksa berdasarkan dokumen perkara serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yusril dan DPR Disebut Beri Tanggapan

Informasi yang beredar turut memuat tanggapan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden.

Yusril disebut memandang persoalan tersebut sebagai masalah serius yang berkaitan dengan kedaulatan negara. Namun, motif dan tujuan di balik dugaan penyadapan itu dikabarkan masih dalam pendalaman.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, disebut menghormati proses penegakan hukum yang berjalan. Ia juga dikaitkan dengan harapan agar pengusutan perkara dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan.