HABARAYA NEWS, NAGAN RAYA — Rencana demo GRAM di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya, Aceh, pada Rabu (4/11/2026), mendapat sorotan dari pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setempat. Sekretaris DPC PPP Nagan Raya, Rahmad Pangrabo, menduga terdapat kepentingan politik di balik desakan terhadap Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan.
Sekretaris DPC PPP Nagan Raya, Rahmad Pangrabo, menilai rencana aksi yang berkaitan dengan dugaan kasus khalwat yang menyeret nama Ketua DPRK Nagan Raya, Mohd. Rizki Ramadhan, perlu dicermati. Ia menduga terdapat kepentingan politik tertentu di balik dorongan agar posisi Ketua DPRK tersebut diganti.
Kecurigaan itu disampaikan Rahmad setelah mengetahui adanya surat pemberitahuan rencana aksi yang ditujukan kepada Polres Nagan Raya pada Selasa (3/11/2026).
Menurut Rahmad, tuntutan yang diarahkan kepada Mohd. Rizki Ramadhan dinilainya tidak lagi sebatas persoalan dugaan khalwat. Ia menduga terdapat tujuan lain yang berkaitan dengan kepentingan jabatan politik di lingkungan DPRK Nagan Raya.
“Aksi damai ini kami yakini sudah ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu demi keuntungan pribadi,” kata Rahmad.
PPP Pertanyakan Dorongan Pergantian Ketua DPRK
Rahmad juga menyoroti sikap T. Ridwan selaku koordinator rencana aksi yang disebut terus mendorong agar Mohd. Rizki Ramadhan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPRK Nagan Raya.
Ia menghubungkan hal tersebut dengan hubungan keluarga antara T. Ridwan dan Cut Kemalawati, yang menurut keterangannya merupakan kakak kandung T. Ridwan sekaligus pernah menjadi calon anggota legislatif dari PPP pada Pemilu 2024.
Rahmad kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kemungkinan pergantian posisi Ketua DPRK melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Ia menduga dorongan agar Rizki dicopot berpotensi berkaitan dengan upaya membuka peluang bagi Cut Kemalawati untuk menduduki posisi tersebut.
Dugaan itu disampaikan Rahmad dengan merujuk pada hasil Pemilu Legislatif 2024. Ia menyebut Cut Kemalawati memperoleh 594 suara di daerah pemilihan (dapil) III dan berada pada urutan kedua setelah Mohd. Rizki Ramadhan.
Meski demikian, dugaan mengenai adanya kepentingan politik maupun rencana pergantian jabatan tersebut masih merupakan penilaian Rahmad. Belum ada bukti yang disampaikan dalam bahan keterangan yang diterima redaksi untuk memastikan dugaan tersebut.
Rahmad meminta agar persoalan yang sedang dihadapi Ketua DPRK tidak dijadikan sarana untuk mendorong kepentingan perebutan jabatan politik.
PPP Nyatakan Tetap Mendukung Ketua DPRK
Di tengah berkembangnya polemik tersebut, Rahmad menyatakan jajaran pengurus DPC PPP Nagan Raya tetap solid mendukung kepemimpinan Mohd. Rizki Ramadhan sebagai Ketua DPRK.
Ia mengatakan persoalan dugaan khalwat yang menjadi perhatian masyarakat telah ditangani aparat penegak hukum. Karena itu, menurutnya, berbagai pihak sebaiknya memberikan ruang kepada proses hukum agar berjalan tanpa tekanan maupun tuduhan yang belum terbukti.
Rahmad juga menilai polemik yang terus berkembang berpotensi memengaruhi reputasi PPP di Nagan Raya. Ia berharap persoalan pribadi maupun keluarga yang berkaitan dengan Ketua DPRK dapat diselesaikan secara baik oleh pihak-pihak terkait.
Menurutnya, dorongan untuk terus menggelar aksi di tengah persoalan yang belum memperoleh penyelesaian berpotensi memperbesar ketegangan di masyarakat.
Minta Aparat Antisipasi Potensi Gesekan
Terkait rencana aksi GRAM pada Rabu (4/11/2026), Rahmad meminta Polres Nagan Raya memperhatikan pelaksanaannya. Ia mengaku khawatir polemik tersebut berkembang menjadi perselisihan di tengah masyarakat apabila tidak disikapi secara hati-hati.
“Jangan sampai akibat keinginan seseorang di luar batas, lalu terjadi gejolak dan perselisihan paham sesama warga Nagan Raya,” ujarnya.
Rahmad juga menyinggung latar belakang T. Ridwan yang disebutnya memiliki aktivitas sebagai advokat dan jurnalis, sekaligus bertindak sebagai koordinator rencana unjuk rasa.
Ia meminta kepolisian mengantisipasi kemungkinan munculnya provokasi selama aksi berlangsung. Rahmad bahkan secara khusus meminta aparat mencermati peran T. Ridwan dalam mengoordinasikan kegiatan tersebut.
“Pihak Polres Nagan Raya menurut kami perlu mewaspadai sosok T. Ridwan yang sekarang menjadi koordinator aksi damai,” kata Rahmad.
Hingga informasi ini disusun, belum terdapat tanggapan dari T. Ridwan maupun Cut Kemalawati terkait dugaan adanya kepentingan politik di balik rencana aksi tersebut. Oleh karena itu, tudingan yang disampaikan Rahmad masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang disebutkan.
Sementara itu, proses hukum terkait dugaan kasus khalwat yang dikaitkan dengan Ketua DPRK Nagan Raya disebut masih berada dalam penanganan aparat penegak hukum.