Habaraya News 
HABARAYA NEWS, GAYO LUES — Temuan kelebihan pembayaran hak keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp1.088.220.000 atau lebih dari Rp1 miliar. Hingga kini, pengembalian dana tersebut baru mencapai 52 persen berdasarkan pengakuan Sekretaris DPRK Gayo Lues.
Besarnya nilai kelebihan pembayaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar penetapan hak keuangan anggota dewan, mekanisme penganggaran, hingga pertanggungjawaban penggunaan uang daerah.
Berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan, kelebihan pembayaran tersebut berasal dari tiga komponen, yakni Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) sebesar Rp882 juta, tunjangan reses Rp115,5 juta, serta Dana Operasional (DO) pimpinan DPRK sebesar Rp90,72 juta.
Jika dihitung berdasarkan persentase pengembalian yang disampaikan Sekwan, masih terdapat sekitar 48 persen atau setara Rp522,35 juta yang belum dikembalikan. Namun, nominal tersebut merupakan estimasi berdasarkan persentase, bukan angka sisa pengembalian yang telah diverifikasi melalui bukti penyetoran.
Kategori Kemampuan Keuangan Daerah Ikut Dipertanyakan
Persoalan ini juga berkaitan dengan penetapan kategori Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025.
Berdasarkan informasi dalam dokumen pemeriksaan, perhitungan menggunakan realisasi APBK Tahun 2023 menunjukkan kemampuan keuangan daerah sebesar Rp283.514.462.625,74.
Nilai tersebut berada di bawah batas Rp300 miliar sehingga masuk dalam kategori kemampuan keuangan daerah rendah. Namun, pembayaran sejumlah hak keuangan pimpinan dan anggota DPRK disebut masih menggunakan dasar kategori sedang.
Perbedaan tersebut menjadi persoalan yang perlu dijelaskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan Sekretariat DPRK Gayo Lues. Mengapa pembayaran masih menggunakan kategori sedang ketika hasil perhitungan kemampuan keuangan daerah menunjukkan kategori rendah?
Ketentuan mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.
Karena itu, dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah yang digunakan dalam penetapan dan pembayaran hak keuangan DPRK perlu dibuka secara transparan agar publik mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diterapkan.
Sekwan Akui Pengembalian Baru 52 Persen
Saat dikonfirmasi mengenai kelebihan pembayaran TKI, BOP, dan tunjangan reses, Sekretaris DPRK Gayo Lues menyampaikan bahwa sebagian dana telah dikembalikan ke kas daerah.
“Terkait kelebihan bayar dari total keseluruhan TKI, BOP, T.Reses sudah 52% dikembalikan ke kas daerah,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut belum menjawab seluruh pertanyaan mengenai penyelesaian temuan kelebihan pembayaran. Jika baru 52 persen yang dikembalikan, bagaimana dengan sisa 48 persen lainnya?
Publik juga membutuhkan penjelasan mengenai nominal pasti yang telah disetorkan, pihak-pihak yang melakukan pengembalian, serta bukti resmi penyetoran ke kas daerah.
Informasi berupa persentase saja belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh proses pengembalian telah berjalan sesuai ketentuan. Terlebih, nilai temuan yang mencapai lebih dari Rp1 miliar menyangkut keuangan daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pengembalian sebagian dana juga tidak serta-merta menjawab penyebab terjadinya kelebihan pembayaran. Proses perencanaan, penganggaran, penetapan besaran hak keuangan, hingga pencairan perlu ditelusuri agar diketahui bagaimana persoalan tersebut bisa terjadi.
Ditreskrimsus Polda Aceh Diminta Turun Tangan
Besarnya nilai kelebihan pembayaran tersebut turut memunculkan desakan agar Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh memberikan perhatian serius terhadap persoalan pengelolaan keuangan di lingkungan DPRK Gayo Lues.
Penelusuran diharapkan tidak hanya berfokus pada pengembalian uang ke kas daerah, tetapi juga mencakup proses penetapan anggaran, dasar pembayaran, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme pertanggungjawaban keuangan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjutinya secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jangan sampai temuan kelebihan pembayaran lebih dari Rp1 miliar hanya menjadi catatan pemeriksaan tanpa kejelasan mengenai penyebab dan tindak lanjutnya.
DPRK Jangan Hanya Mengawasi, tetapi Juga Harus Transparan
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, DPRK semestinya memberikan contoh dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Pengawasan terhadap penggunaan APBK oleh pemerintah daerah harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan anggaran internal lembaga legislatif.
Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang terbuka mengenai penggunaan anggaran, terlebih ketika muncul temuan kelebihan pembayaran dalam jumlah besar.
Uang yang bersumber dari APBK merupakan uang rakyat. Setiap rupiah yang dibayarkan harus memiliki dasar hukum, perhitungan yang benar, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Pihak-pihak terkait, mulai dari Ketua DPRK Gayo Lues, pimpinan dan anggota DPRK, Sekretariat DPRK, TAPK, Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, hingga Ditreskrimsus Polda Aceh, diharapkan memberikan klarifikasi dan penjelasan mengenai temuan tersebut.
Keterbukaan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran, dasar penetapan hak keuangan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh kejelasan.
Persoalan ini tidak cukup hanya dijawab dengan persentase pengembalian. Publik berhak mengetahui bagaimana kelebihan pembayaran bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana penyelesaiannya dilakukan.
About The Author
