Polda Aceh Ambil Alih Dugaan Khalwat Ketua DPRK Nagan Raya Salin SEO Title

Polda Aceh Ambil Alih Penanganan Laporan Dugaan Khalwat Ketua DPRK Nagan Raya

Polda Aceh mengambil alih penanganan laporan dugaan khalwat yang melibatkan Ketua DPRK Nagan Raya. Perkara tersebut kini ditangani penyidik Ditreskrimum Polda Aceh setelah sebelumnya dilaporkan ke Polres Nagan Raya.

Habaraya News 02/11/2026

HABARAYA NEWS, BANDA ACEH — Polda Aceh mengambil alih penanganan laporan dugaan tindak pidana khalwat yang diduga melibatkan Ketua DPRK Nagan Raya bersama seorang perempuan berinisial NB. Perkara tersebut sebelumnya dilaporkan ke Polres Nagan Raya oleh IK, yang disebut sebagai istri pihak terlapor.

Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, mengatakan laporan tersebut kini ditangani penyidik Subdirektorat IV Remaja, Anak, dan Wanita (Renakta) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Aceh.

Menurut Joko, laporan itu disampaikan IK ke Polres Nagan Raya pada Kamis (29 Oktober 2026). Selanjutnya, berkas laporan dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Aceh untuk penanganan lebih lanjut.

Sebelum laporan dibuat, tim Satuan Reserse Kriminal Polres Nagan Raya telah mengamankan dua orang berinisial MRR dan NB di Pendopo DPRK Nagan Raya pada Rabu malam (28/10). Keduanya diamankan atas dugaan keterlibatan dalam perbuatan khalwat.

Joko menjelaskan, peristiwa tersebut bermula ketika IK mendatangi rumah dinas di Pendopo DPRK Nagan Raya untuk melihat anaknya. Saat berada di lokasi, IK mendengar suara musik dan percakapan dari kamar utama yang ditempati RR.

IK kemudian masuk ke kamar tersebut melalui pintu lemari yang digunakan untuk menyimpan pakaian dan aksesori. Di dalam kamar, ia mendapati seorang perempuan berinisial NB sedang berdiri sambil menundukkan kepala.

Setelah kejadian itu, IK melaporkannya ke Polres Nagan Raya. Dalam penanganan perkara tersebut, penyidik juga mengamankan barang bukti berupa pakaian tidur berwarna putih dengan motif bunga berwarna kuning.

Joko menyebutkan, dugaan perbuatan tersebut berkaitan dengan Pasal 23 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Ketentuan tersebut memuat ancaman sanksi berupa hukuman cambuk paling banyak 10 kali, denda paling banyak 100 gram emas murni, atau pidana penjara paling lama 10 bulan.

Hingga kini, penanganan laporan tersebut berada di bawah kewenangan Ditreskrimum Polda Aceh untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.