Infrastruktur Gayo Lues: Dek Fadh Minta Dukungan Pusat

JAKARTA — Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat memberikan dukungan lebih cepat terhadap pemulihan infrastruktur di Kabupaten Gayo Lues yang terdampak bencana hidrometeorologi.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Aceh Fadhullah alias Dek Fadh bersama Bupati Gayo Lues Suhaidi saat bertemu dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Dalam pertemuan itu, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues membawa sejumlah usulan pembangunan infrastruktur yang dinilai membutuhkan penanganan permanen. Infrastruktur tersebut mencakup sejumlah jembatan dan ruas jalan yang berperan penting terhadap konektivitas masyarakat.

Dek Fadh menilai kerja sama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat perlu diperkuat agar proses pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat.

Menurutnya, kondisi infrastruktur yang rusak berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas ekonomi dan sosial di Gayo Lues.

“Memperkuat sinergi sangat penting untuk mempercepat pergerakan pemulihan daerah yang terdampak bencana,” kata Dek Fadh.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur permanen menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan konektivitas antarwilayah sekaligus memastikan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

“Kami mengusulkan demi pemulihan konektivitas, pemerataan pembangunan, dan keselamatan masyarakat Gayo Lues. Infrastruktur yang tangguh merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap Kementerian PU dapat segera merespons usulan ini,” ujarnya.

Jalan dan Jembatan Jadi Prioritas

Bupati Gayo Lues Suhaidi mengatakan pemulihan akses transportasi menjadi salah satu kebutuhan utama setelah bencana.

Jalan dan jembatan, kata dia, memiliki fungsi vital bagi masyarakat karena menjadi penghubung antarwilayah sekaligus menunjang berbagai aktivitas sehari-hari.

“Karena itu, pasca bencana hidrometeorologi, akses jalan dan jembatan menjadi prioritas utama kami, agar masyarakat Gayo Lues bisa kembali beraktivitas dengan aman dan lancar,” ujar Suhaidi.

Ia menjelaskan, usulan kepada Kementerian PU tersebut juga merupakan tindak lanjut dari dua kali kunjungan Wakil Presiden ke Gayo Lues.

Saat melakukan kunjungan, Wakil Presiden melihat secara langsung kondisi infrastruktur yang mengalami dampak bencana. Pemerintah daerah kemudian diminta menyampaikan berbagai kebutuhan mendesak kepada pemerintah pusat.

Suhaidi menyebut penanganan darurat telah dilakukan secara bertahap. Namun, menurutnya, pembangunan permanen tetap perlu segera dimulai supaya dampak kerusakan infrastruktur tidak terus menghambat kehidupan masyarakat.

“Penanganan darurat sudah berjalan bertahap. Namun, pembangunan permanen perlu segera dimulai agar aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tidak terus terhambat,” katanya.

Delapan Infrastruktur Diusulkan Dibangun Permanen

Dalam pengajuan kepada pemerintah pusat, terdapat sejumlah infrastruktur strategis di Gayo Lues yang diusulkan memperoleh percepatan pembangunan permanen.

Daftar infrastruktur tersebut meliputi:

Jembatan Aih Bobo dengan bentang 80 meter.
Jembatan Kendawi dengan bentang 80 meter.
Jembatan Rerebe di Tripe Jaya dengan bentang 180 meter.
Jembatan Pintu Rime dengan bentang 180 meter.
Jembatan Atu Peltak Penomon Jaya dengan bentang 80 meter.
Jembatan Sp. Kenyaran–Aih Ilang dengan bentang 80 meter.
Jembatan Lesten dengan bentang 120 meter.
Jalan Lesten sepanjang 10,7 kilometer.

Pemerintah Aceh berharap pemerintah pusat dapat segera menindaklanjuti usulan tersebut. Percepatan pembangunan permanen dinilai penting untuk mengembalikan fungsi infrastruktur sekaligus membantu masyarakat Gayo Lues memulihkan aktivitas ekonomi dan sosial setelah bencana. Dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak dan memastikan akses masyarakat kembali berjalan dengan aman serta lancar.